Demokrasi Pancasila Orde Baru
Demokrasi Pancasila Orde Baru berlangsung selama pemerintahan Presiden Soeharto sejak 1966 hingga 1998.
Kehadiran Orde Baru pada saat itu telah membawa perubahan terhadap pemahaman Pancasila di Indonesia.
KOMPAS.com - Sejak merdeka hingga sekarang, Indonesia tercatat telah menerapkan empat sistem demokrasi.
4 sistem demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia adalah:
Baca juga: Penyebab Penyimpangan terhadap Demokrasi Pancasila pada Masa Orde Baru
Demokrasi Pancasila Orde Baru
Demokrasi Pancasila Orde Baru ini berlangsung selama pemerintahan Presiden Soeharto sejak 1966-1998.
Demokrasi di era orde baru ini baru dilaksanakan setelah terbitnya Supersemar pada tahun 1966, teman-teman.
Pada pelaksanaannya, Presiden dapat terus menjabat, sementara itu wakil Presiden dapat terus diganti.
Saat demokrasi ini berlangsung, kebebasan pers atau penyiaran berita melalui berbagai media sangat dibatasi.
Berkembang pula budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) hingga menimbulkan krisis di era ini.
Hal inilah yang membuat Demokrasi Pancasila Orde Baru dinilai tidak berhasil sehingga diganti dengan reformasi.
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin berlaku setelah Presiden mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959 sampai tahun 1965.
Dekrit itu dianggap menandai kekuasaan Presiden Soekarno yang hampir tak terbatas dan pemusatan kekuasaan.
Demokrasi Terpimpin yakni demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Ir. Soekarno juga menjelaskan kalau Demokrasi Terpimpin sifatnya kekeluargaan dan sesuai UUD 1945.
Namun dalam penerapannya, kekuasaan presiden malah jadi lebih besar dan mengarah ke sikap otoriter.
Hal ini merupakan bentuk penyimpangan sehingga demokrasi ini harus diganti dengan Demokrasi Pancasila.
Baca Juga: Pasal UUD 1945 yang Berkenaan dengan Demokrasi Pancasila, Materi PPKn
Macam-Macam Demokrasi di Indonesia
Sejak merdeka hingga saat ini, Indonesia sudah menerapkan empat sistem demokrasi, antara lain:
Kali ini Bobo akan memberikan informasi terkait keempat sistem demokrasi di Indonesia. Simak, yuk!
Demokrasi Pancasila Reformasi
Setelah Soeharto lengser dari jabatan Presiden Indonesia, kedudukannya diganti oleh Wakil Presiden BJ Habibie, pemimpin era Reformasi.
Di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie, berbagai kekangan demokrasi yang berlaku di era Soeharto dihapuskan.
Kemudian, Presiden BJ Habibie juga memberikan kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan.
Lebih lanjut, sistem multipartai juga diberlakukan pada era Reformasi, yang dapat dilihat pada Pemilihan Umum 1999.
Demokrasi Pancasila Reformasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu:
Bobo.id - Pada materi PPKn kelas 11 SMA, kita akan belajar tentang macam-macam demokrasi di Indonesia.
Seperti kita tahu, Indonesia adalah sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Apa itu, Bo?
Bersumber dari Gramedia.com, demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.
Demokrasi juga bisa berarti pandangan hidup yang mengutamakan perlakuan sama bagi semua masyarakat.
Sistem ini punya beberapa prinsip, seperti persamaan hak, kebebasan berpendapat, hingga beragama.
Mesin Pencacah Rumput
Mesin pencacah rumput termasuk teknologi pertanian yang sangat bermanfaat dalam mengolah limbah pertanian menjadi pakan ternak yang berkualitas. Misalnya, petani dapat dengan mudah mengolah jerami dan rumput menjadi pakan ternak yang siap pakai.
Mesin ini dapat memudahkan petani dalam menghemat waktu dan tenaga dalam mengolah pakan ternak. Mesin ini juga dapat membantu mengurangi limbah pertanian yang biasanya sulit diolah. Artinya, mesin pencacah rumput memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi produksi peternakan dan keberlanjutan pertanian.
Demokrasi Parlementer
Bersumber dari Kompas.com, demokrasi parlementer berlaku mulai awal kemerdekaan 1945 sampai 1959.
Demokrasi Parlementer atau Liberal adalah sistem dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.
Artinya, pada saat itu, menteri bertanggung jawab pada parlemen langsung, bukan kepada presiden.
Baca Juga: Apa yang Menyebabkan Berakhirnya Demokrasi Terpimpin di Indonesia?
Demokrasi ini disebut liberal karena sistem politik dan ekonomi yang digunakan memakai prinsip liberal.
Adapun ciri-ciri yang menandakan berlakunya sistem Demokrasi Parlementer di Indonesia ini, antara lain:
Lemahnya demokrasi sistem parlementer ini memberi peluang untuk dominasi partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Meski begitu, pada masa ini, koalisi partai mudah pecah sehingga kondisi politik nasional jadi tidak stabil dan diganti.
Demokrasi Pancasila Orde Baru
Demokrasi Pancasila Orde Baru berlangsung selama pemerintahan Presiden Soeharto sejak 1966 hingga 1998.
Kehadiran Orde Baru pada saat itu telah membawa perubahan terhadap pemahaman Pancasila di Indonesia.
Pada masa ini, Pancasila dipertahankan sebagai ideologi dan dasar negara, dengan harapan dapat melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dalam setiap aspek kehidupan manusia.
Namun, pada praktiknya, terjadi penyimpangan terhadap sistem Demokrasi Pancasila Orde Baru.
Penyebab terjadinya penyimpangan ini adalah karena ada tuntutan agar Soeharto lengser dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia.
Kemudian, berkembang pula budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, sehingga masa Orde Baru juga dikenal sebagai rezim terkorup di Indonesia.
Puncak dari KKN adalah terjadinya krisis ekonomi dan moneter di Indonesia pada 1997.
Sementara itu, salah satu tindakan nepotisme yang dilakukan Soeharto adalah mengeluarkan sekitar delapan keppres yang disinyalir memberi keuntungan bagi keluarga dan orang-orang terdekatnya.
Dengan demikian, dapat diketahui, bahwa Demokrasi Pancasila Orde Baru tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Bahkan pelaksanaan Demokrasi Pancasila disebut-sebut sama dengan kediktatoran.
Baca juga: Sumber Nilai Moral dalam Demokrasi Pancasila
Meningkatkan Kualitas Hasil Pertanian
Teknologi pertanian juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hasil pertanian di Indonesia. Saat petani menggunakan teknologi seperti pupuk organik dan sistem irigasi, petani dapat memproduksi tanaman yang lebih sehat dan berkualitas tinggi.
Penggunaan teknologi pengolahan tanah yang tepat dan pemilihan varietas tanaman yang cocok juga dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian. Hal ini dapat membantu petani dalam memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pasar, serta meningkatkan daya saing produk pertanian di pasar lokal maupun internasional.
Meningkatnya kualitas hasil pertanian juga berdampak positif pada kesehatan konsumen dan lingkungan sekitar. Untuk itu, penggunaan teknologi pertanian yang tepat perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan di Indonesia.
Meningkatkan Keberlanjutan Lingkungan
Penggunaan teknologi pertanian juga dapat meningkatkan keberlanjutan lingkungan karena dapat mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dan meningkatkan pengelolaan limbah pertanian. Contohnya, penggunaan pupuk organik dan sistem irigasi dapat mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dan menjaga keseimbangan ekosistem tanah.
Baca Juga: 5 Cara Meningkatkan Hasil Pertanian
